KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) melakukan perencanaan dan pemanfaatan Teluk Balikpapan secara terintegrasi sebagai gerbang utama yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut hingga Oktober 2023 mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) mencapai Rp346 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar 300 Miliar atau meningkat 130 persen.
Meski resor tersebut memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Besar yang masih berlaku hingga sekarang. Namun, resor belum memiliki izin PKKPRL, yang juga merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha yang harus dipenuhi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninjau pelaksaanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di terminal khusus PT Kolaka Nickel Indonesia di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (23/2/2023).
Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan PT. Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara, belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mendukung Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) / Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Manado-Likupang dan Bangka Belitung.
